Pengembangan BUMDes: Tantangan dan Peluang di Era Digital

Bansos Kita - Pengembangan BUMDes: Tantangan dan Peluang di Era Digital - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, serta dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa.

Pengembangan BUMDes di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT), jumlah BUMDes di Indonesia telah mencapai 261.350 unit pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat hampir 100% dari tahun 2014 yang hanya 137.758 unit.

Peningkatan jumlah BUMDes ini menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah desa semakin menyadari pentingnya 
BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa. Namun, pengembangan BUMDes juga masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya:

1. Kurang berdaya saing. Banyak BUMDes yang masih belum mampu bersaing dengan usaha-usaha lain di luar desa. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan modal, sumber daya manusia, dan teknologi.
2. Kurang transparan dan akuntabel. Pengelolaan BUMDes masih belum transparan dan akuntabel. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap BUMDes.
3. Kurang terintegrasi dengan program pemerintah. Pengembangan BUMDes belum terintegrasi dengan program pemerintah lainnya, seperti program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, pengembangan BUMDes juga memiliki peluang yang besar. Di era digital ini, BUMDes dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saing dan transparansi pengelolaannya.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan BUMDes di era digital:

1. Meningkatkan kapasitas modal dan sumber daya manusia. Pemerintah dan masyarakat desa perlu bekerja sama untuk meningkatkan modal dan sumber daya manusia BUMDes. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian bantuan modal dari pemerintah, pelatihan dan pendampingan bagi pengelola BUMDes, serta kerja sama dengan pihak swasta.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa perlu menerapkan tata kelola BUMDes yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk badan pengawas BUMDes, membuka akses informasi kepada masyarakat, dan membuat laporan keuangan yang transparan.
3. Meningkatkan integrasi dengan program pemerintah. Pemerintah perlu mengintegrasikan pengembangan BUMDes dengan program pemerintah lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan dukungan dana dan pendampingan dari pemerintah, serta memberikan kemudahan akses bagi BUMDes untuk memanfaatkan program-program pemerintah.

Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, BUMDes dapat menjadi salah satu motor penggerak perekonomian desa di Indonesia.