Kontroversi Pemotongan Masa Tahanan Narapidana Kasus Korupsi Bansos: Dampak Terhadap Keadilan dan Kepercayaan Publik

Bansos Kita - Kontroversi Pemotongan Masa Tahanan Narapidana Kasus Korupsi Bansos: Dampak Terhadap Keadilan dan Kepercayaan Publik - Masa pemotongan tahanan bagi narapidana kasus korupsi telah menjadi topik perbincangan yang kontroversial. Tindakan ini dikritik oleh berbagai pihak yang merasa bahwa hal ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan hukuman yang seharusnya tegas terhadap para pelaku kejahatan korupsi. Dalam beberapa kasus terbaru, narapidana terkenal seperti Setya Novanto, Juliari Batubara, Edhy Prabowo, dan Azis Syamsuddin telah mendapatkan fasilitas pemotongan masa tahanan, yang mengundang banyak sorotan.

Pemotongan masa tahanan, atau yang lebih dikenal sebagai remisi, adalah kebijakan hukuman di mana sejumlah narapidana mendapatkan pengurangan masa hukuman mereka sebagai penghargaan atas perilaku baik dan partisipasi dalam program-program rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun, ketika remisi diberikan kepada narapidana kasus korupsi, terutama dalam skala besar, itu bisa memicu perasaan tidak adil dan meruntuhkan integritas hukum.

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah pemotongan masa tahanan bagi mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, yang terlibat dalam kasus korupsi terkait dana bantuan sosial selama pandemi COVID-19. Meskipun baru dijatuhi vonis pada 2021 dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda besar, Juliari mendapatkan pemotongan masa tahanan selama empat bulan. Alasan yang diberikan adalah karena perilaku baiknya di dalam lembaga pemasyarakatan dan dalam rangka perayaan HUT ke-78 Indonesia.

Tak hanya Juliari, narapidana kasus korupsi lainnya, seperti Edhy Prabowo dan Azis Syamsuddin, juga mendapatkan fasilitas serupa. Bahkan mantan Ketua DPR, Setya Novanto, yang terlibat dalam kasus mega korupsi, mendapatkan potongan tiga bulan masa tahanan. Keputusan ini menjadi bahan kritik, terutama dari pakar hukum pidana seperti Abdul Fickar Hadjar, yang menganggap bahwa tindakan ini meruntuhkan efektivitas hukuman untuk tindak pidana korupsi.

Kepala Lapas Klas IA Tangerang, Asep Sutandar, menjelaskan bahwa pemberian remisi ini telah diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Namun, pemotongan masa tahanan bagi kasus korupsi besar-besaran semakin mempertanyakan apakah hukuman tersebut masih mencerminkan tingkat seriusnya tindak pidana korupsi. Alih-alih memberikan efek jera kepada para pelaku, tindakan ini dapat dianggap oleh masyarakat sebagai langkah yang mengurangi dampak hukuman.

Di sisi lain, para pendukung remisi berargumen bahwa pemotongan masa tahanan merupakan bagian dari usaha untuk memperbaiki perilaku narapidana dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Namun, perlu dipertimbangkan juga apakah pemotongan masa tahanan yang besar-besaran ini dapat memberikan insentif yang salah kepada para pelaku tindak pidana korupsi, karena mereka dapat merasa bahwa risiko hukuman mereka menjadi lebih ringan.

Penting untuk mengingat bahwa sistem peradilan harus memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Terutama dalam kasus korupsi yang merugikan negara dan masyarakat, pengurangan hukuman yang signifikan bisa merusak citra keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam terkait pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi, agar tidak merusak tujuan utama hukuman, yaitu keadilan dan efektivitas peringatan bagi pelanggar hukum.